BPKS Diharapkan Pacu Pembangunan Aceh

Banda Aceh – BPKS diharapkan terus memacu percepatan pembangunan guna memajukan perekonomian Aceh. Harapan ini disampaikan pimpinan Komisi VI, Azam Azman Natawijaya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat komisi VI DPR RI, Jakarta ,Rabu (12/11).

“Kami berharap agar pembangunan BPKS difokuskan pada pendirian pelabuhan. Saya rasa hal ini bakal menarik arus perdagangan luar negeri ke Sabang,” ungkap politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.Ia juga menekankan bahwa pembangunan Pelabuhan Bebas Sabang diharapkan mampu menjadi pesaing atau bahkan mengungguli Singapura.“Bila Pelabuhan Sabang ini sudah mulai beroperasi, maka kita akan mampu menyaingi atau bahkan mengungguli Singapura,” pungkas Azam.

Rapat di tunda sementara

Disebabkan kurangnya persiapan materi rapat kerja terkait master plan pengembangan BPKS, rapat akhirnya ditunda sementara waktu.

Anggota Komisi VI DPR RI asal Aceh Fadhlullah menuturkan, pertanyaan demi pertanyaan yang di ajukan anggota DPRI-RI Komisi VI tidak bisa di jelaskan secara detail oleh BPKS sehingga Pimpinan Rapat Komisi VI DPR RI menunda untuk dijadwalkan kembali.

Dalam rapat tersebut, Fadhlullah mempertanyakan mekanisme pengrekrutan Pegawai di lingkungan BPKS yang menurutnya sarat dengan muatan nepotisme. “Seperti memasukkan anak dan saudara sendiri. Juga ada ‘titipan’ yang tidak produktif,” tandas Fadhlullah, atau kerap disapa Dek Fad.Faktot-faktor itu menurutnya dapat menghambat kinerja BPKS. Ia juga mensinyalir adanya ‘main mata’ pada mekanisme tender yang tidak transparan. “Terkesan, seperti ditutup-tutupi sehingga tendernya hanya diikuti hanya oleh orang-orang itu saja,” ungkap politisi Gerindra ini.

“Sebagai Putra Aceh, saya jelas sangat kecewa dengan kinerja BPKS, lihat saja daya serap anggarannya hanya sekitar 31%. Progress ini harus segera digenjot dengan maksimal disisa waktu yang hanya tinggal sebulan lagi. Bagaimana dianggarkan dana untuk tahun 2015, kalau penyerapan tahun 2014 sangat minim,” imbuhnya.

Dek Fad juga menjelaskan, anggaran Rp 241 Milyar yang diplotkan untuk BPKS tahun 2014 ini sangat besar. “Ini sangat besar, dan perlu kami diingat, jangan karena alasan mengejar penyerapan anggaran maka terjadi menyimpang dan menimbulkan masalah hukum,” kata Fadhlullah.
Komisi VI DPR-RI, tambahnya, siap memberikan pengarahan dan dukungan politik serta anggaran yang memadai untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana BPKS, sehingga Kawasan Sabang sebagai menjadi sentrum ekonomi Indonesia bagian ujung Barat Indonesia.

Agenda Kunker

Fadhlullah merincikan, untuk memenuhi salah satu fungsi Dewan seperti diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. “Direncanakan, dalam waktu dekat Komisi VI DPR RI akan melakukan Kunjungan Kerja dibidang tugasnya ke Aceh,” ujarnya.

Sasaran Kunjungan Kerja ini, ungkap Fadhlullah, akan dititik beratkan pada aspek Pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga/badan Negara seperti BPKS Sabang dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Energi misalnya Pertamina, PT. ARUN, Transportasi seperti PT. Angksa Pura II, Perbankan dan sector Perkebunan.

“Serta menampung aspirasi yang berkembang, khususnya berkaitan dengan bidang mitra kerja Komisi VI DPR RI untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh dalam menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015,” demikian Fadhlullah. (aceh.antaranews.com)